Sejak 16 Januari 2013, berbagai media massa nasional dan internasional memberitakan serangan Perancis dan sekutunya ke Mali. Salah satu alasan mendasar serangan ini adalah karena Perancis menilai bahwa Mali berpeluang berkembang menjadi negara teroris yang kuat (Super Terrorist State). Oleh karena itu, atas dasar perdamaian dan demokratisasi dunia, kelompok Islam yang ada di Mali perlu dihabisi.

Akibatnya, hanya dalam satu bulan, 4,3 juta masyarakat Mali membutuhkan bantuan kemanusiaan. Paling tidak 200.000 orang dinyatakan hilang, ketersediaan bahan makanan seperti beras, minyak, susu bayi dan gula berkurang. Begitu juga dengan rasa keamanan di tengah masyarakat, terutama di kalangan muslimin menipis.

Konflik Mali dan Intervensi Asing

Selama ini, Mali dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak persoalan domestik, baik politik maupun ekonomi. Karena kondisi konflik semakin memanas dan tidak bisa diselesaikan, maka pihak asing pun melibatkan diri.

Pada awalnya, konflik disebabkan oleh protes besar-besaran kelompok Gerakan Nasional Kemerdekaan Azawad (MNLA) pada tanggal 16 Januari 2012. Mereka menilai kebijakan pemerintah Mali bersikap diskriminatif. Oleh karena itu, MNLA  menuntut agar diberikan kemerdekaan atau otonomi khusus di kawasan utara.

Karena tuntutan tersebut tidak digubris, pada bulan February dan Maret 2012, MNLA berusaha menguasai kota Menaka, Kidal, Tessalit dan Bamako. Untuk kepentingan tersebut, mereka meminta bantuan kelompok Islam, Ansar Dine. Karena konflik terjadi di berbagai kota, stabilitas Mali menjadi tidak terkendali.

Melihat kondisi ini, Kapten Amadou Sanogo, pimpinan Komite Nasional Untuk Restorasi Demokrasi dan Negara (CNRDR), mengumumkan di televisi bahwa junta militer mengambil kontrol terhadap negara untuk sementara waktu dalam menjaga konstitusi dan stabilitas Mali. Ia berjanji bahwa CNRDR akan mengembalikan kekuasaan kepada sipil jika suasana aman dan demokratis sudah terwujud.

Kudeta ini mengundang kemarahan dan protes dari dunia internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, Uni Afrika, dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS). Singkat cerita, atas tekanan ECOWAS dan negara-negara barat, pada tanggal 6 April 2012 kelompok junta sepakat menyerahkan kekuasaan kepada ketua parlemen Dioncounda Traore sebagai presiden sementara.

Di sisi lain, isu kudeta di Mali memberikan kesempatan kepada kelompok MNLA dan Islam untuk menguasai beberapa kawasan seperti Kidal, Timbuktu dan Gao (kota Ansongo, dan Bourem). Pada bulan April 2012, MNLA pun berhasil menguasai Azawad dan menyatakan wilayahnya sebagai negara sendiri yang merdeka dan terpisah dari Mali.

Dalam perkembangannya, MNLA mempunyai visi yang berbeda dengan kelompok Islam dalam membentuk konstitusi. MNLA ingin menerapkan hukum sekuler, sementara kelompok Islam ingin menerapkan syariat Islam. Akibatnya, konflik antarkeduanya tidak bisa dihindarkan. Dalam beberapa kali peperangan di kota Menaka, Tinzawatene, dan Doutentza,  kelompok Islamis berhasil mengontrol sebagian besar wilayah Mali utara. Sementara kelompok MNLA mulai mendekati pemerintah Mali untuk menghancurkan kekuatan Islam.

Para pemimpin negara ECOWAS pun tidak menerima kenyataan ini. Mereka menilai kekuatan Islam yang semakin berkembang di Mali menjadi ancaman. Oleh karena itu, mereka sempat ingin melakukan intervensi guna mengamankan Mali dari kekuasaan Islam. Hanya saja, keinginan ini tidak berhasil karena beberapa hal;

Pertama, persoalan kapasitas. Dengan peralatan militer yang terbatas, negara-negara ECOWAS kesulitan melakukan serangan di gurun pasir, sebagai pusat kekuatan kelompok Islam. Jika mengirim pasukan pada bulan Desember 2012, diperkirakan tentara gabungan ECOWAS baru akan sampai di lokasi penyerangan pada bulan September 2013.

Kedua, keberatan Aljazaer yang tidak tergabung dengan ECOWAS akan keberadaan tentara gabungan di daerah perbatasan Mali dan Aljazaer. Apalagi Aljazaer juga merupakan negara Islam. Rasa persaudaraan sebagai muslim membuat Aljazaer tidak mendukung penyerangan terhadap gerakan Islam di Mali utara.

Ketiga, muncul ketakutan dari tentara Mali bahwa serangan gabungan ini akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM yang akan membuat Mali mendapatkan sanksi internasional. Selain itu, intervensi ini akan membuat konflik Mali semakin berlarut.

Oleh karena itu, pilihan strategis yang dilakukan oleh presiden sementara Mali dan pimpinan ECOWAS adalah dengan meminta intervensi militer asing. Melihat kesempatan ini, Perancis mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB agar bisa menempatkan 2.900-an tentaranya yang ditarik dari Afghanistan untuk menyerang kelompok Islam di Mali.

Bagi Perancis, tawaran ini menarik karena wilayah Mali utara kaya akan uranium, gas dan posfat. Jika pemerintahan Islam yang berkuasa, maka Perancis tidak mungkin bisa mengeruk keuntungan dari kekayaan tersebut. Karena itu, sebagai negara yang pernah menguasai Afrika bagian utara, Perancis menilai bahwa serangan ke Mali merupakan langkah strategis untuk  memperkaya negaranya.

Akhirnya, dengan peralatan modern, Perancis segera melakukan serangan darat dan udara ke pusat-pusat Islam. Akibatnya, para milisi mundur dan melarikan diri di pegunungan yang berbatasan dengan Aljazaer.

Muslim Mali Difitnah

Berdasarkan kronologis konflik di Mali di atas, jelas terlihat bahwa muslim di Mali merupakan korban fitnah. Mereka bukanlah kelompok yang mengacau keamanan atau pun menyebarkan ajaran terorisme. Yang mereka inginkan hanya ber-Islam sesuai dengan syariat yang dituntunkan. Sementara indikasi bahwa serangan ke kelompok muslim Mali sarat kepentingan terindikasi dari beberapa hal berikut:

Pertama, ketakutan negara-negara Afrika dan Barat, termasuk Perancis dengan penegakan syariat Islam di Mali karena kebesaran sejarah Islam di negara ini saat dipimpin oleh Mansa Musa (pada abad ke 14 akhir). Pada waktu itu, Islam di Mali berkembang pesat, bahkan secara ekonomi masyarakat juga hidup makmur. Mansa Musa membuka jalur perdagangan dengan berbagai negara yang membuat Mali dikenal bahkan sampai ke Eropa.

Mansa Musa pun sempat membawa 60.000 s.d 80.000 orang masyarakatnya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah. Untuk pengembangan keilmuan Islam, Mansa mengirim orang-orangnya untuk belajar ke Maroko dan ia membangun beberapa sekolah Islam di Mali. Bahkan pada masa itu pula, muslim di Mali mulai menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi harian mereka.

Meskipun kejayaan Islam ini berakhir setelah wafatnya Mansa Musa, sejarah kejayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan Islam pada masa Mansa selalu menggelora dan menjadi inspirasi bagi umat Islam di Mali. Apalagi keberhasilan mereka menerapkan syariat Islam di Mali bagian utara pasca kudeta MNLA tahun 2012, muslim Mali melihat kembalinya kejayaan Islam seakan sudah di depan mata.

Kedua, fitnah terhadap muslim di Mali terlihat dari upaya menjustifikasi perang terhadap kelompok muslim di Mali sebagai isu perang melawan teroris. Menurut Perancis dan sekutunya, perang ini perlu dalam mewujudkan perdamaian dan demokratisasi di Mali. Karena itu pula, dengan lantang Perancis dan negara-negara Uni Afrika menyerukan dunia internasional agar memberikan bantuan logistik dalam memerangi kelompok Islam.

Seruan ini pun disambut antusias oleh banyak negara. Ribuan tentara dari Togo, Benin, Chad dan Nigeria pun berdatangan ke Mali. Bahkan Jerman, Kanada, Spanyol, Italia dan beberapa negara maju lainnya juga memberikan berbagai bentuk bantuan logistik, training, pesawat tempur dan pasukan untuk memerangi kelompok Islamis.

Ketiga, kesalahan umat Islam di Mali terlihat dicari-cari. Mereka dituduh telah merusak situs sejarah yang dilindungi oleh UNESCO, karena kelompok muslim merobohkan patung-patung yang menyebabkan manusia jatuh kepada kesyirikan. Adapun jika dikatakan bahwa Mali dijadikan sebagai tempat latihan Al-Qaeda, maka hal itu hanya sekedar pernyataan dari presiden Nigeria yang belum mempunyai bukti-bukti yang kuat. Justru yang terjadi adalah takutnya pemerintah Mali, MNLA, Negara-negara Afrika dan dunia barat akan kebangkitan Islam di benua hitam ini mengingat semangat ber-Islam kaum muslim di Mali sangat tinggi.

Belajar dari konflik ini, setiap muslim di mana pun berada perlu menyadari bahwa fitnah di berbagai belahan dunia terhadap umat Islam sudah menjadi hal biasa. Karenanya setiap muslim harus waspada. Sebagai sesama saudara, dalam kasus Mali, selayaknya kita membangun rasa solidaritas yang tinggi dengan memberikan bantuan dan doa.***

Malang, 19 Februari 2013

Akhukum Fillah, Gonda Yumitro